BGN Minta Maaf Punya Utang Rp 1,6 Triliun pada Era Dadan Hindayana

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permintaan maaf kepada pihak ketiga karena masih memiliki utang sebesar Rp1.609.045.519.861 atau Rp 1,6 triliun pada 2025.
Angka tersebut merupakan utang dari BGN pada era Dadan Hindayana yang terungkap dalam Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran (TA) 2025.
"Kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses," ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Jumat (17/7/2026).
Rincian Utang BGN pada 2025
Dalam RDP tersebut, Arumsari menyampaikan 10 poin rincian utang BGN pada Tahun Anggaran 2025. Berikut rinciannya:
Belanja bahan: Rp 16.119.536.548 (seragam, KLB, call center, sendok, dll)Sertifikasi: Rp 111.631.740.960 (belanja sertifikasi SPPG)Jasa konsultan: Rp 200.000.000Sewa: Rp 121.951.599 (sewa kendaraan insidentil)Honor narasumber: Rp 812.968.500 (narasumber kegiatan bimtek penjamah makanan)Jasa lainnya: Rp 330.447.200.008 (EO, publikasi, dll)Univeristas Pertahanan (Unhan): Rp 7.395.240.200 (UH/UT, pengiriman barang)Perjalanan dinas: Rp 684.395.463 (tunggakan perjalanan dinas 2025)Tunggakan bantuan pemerintah (Banper) MBG: Rp 100.641.825.064 (tunggakan bantuan pemerintah Makan Bergizi Gratis 2025)Belanja modal aset: Rp 1.040.990.661.519 (pembangunan dapur APBN).
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan Hindayana.
Utang Akan Dilunasi
Arumsari menjelaskan, BGN tengah mengajukan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
DJA, kata Arumsari, mensyaratkan proses peninjauan ulang yang sebelum tunggakan tersebut dicairkan melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat internal, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebutnya juga akan melakukan review dalam proses verifikasi.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa BGN akan melunasi utang sebesar Rp 1,6 triliun itu pada tahun ini.
"Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA," jelas Arumsari.
Artikel Terkait

Duduk Perkara Korupsi Modal Proyek Batu Bara Rugikan Negara Rp 38,9 M
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengusut kasus korupsi terkait pemodalan proyek bat2026-09-13
Polri Serahkan Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung
Penyidik dari Polri kembali menyambangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung , Jakarta Selatan, siang ini.2026-09-13
Pemkot Surabaya Catat Hotline Lapor Cak Eri Terima 9.217 Laporan, Mayoritas Masalah Parkir
Sedangkan, kata Eddy, dari 9.217 aduan yang diterima, sebanyak 9.077 di antaranya sudah diselesaikan2026-09-13
Hotman Paris Sebut Kasus ASABRI Mulai Sebelum Febrie Adriansyah Jadi Jampidsus
Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah mempertanyakan status kliennya yang ditetapkan se2026-09-13
Ketua Komisi III DPR Dengar Info Ada Bunker Lain di Kasus Febrie Adriansyah
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku mendapat informasi masih ada lokasi penyimpanan atau b2026-09-13


Komentar Terbaru