Menkop: Kopdes Merah Putih Bisa Kelola Tambang di Desa

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dapat mengelola usaha pertambangan sepanjang berada di wilayah operasionalnya.
Menurut Ferry, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Aturan itu memperbolehkan badan usaha koperasi mengelola usaha pertambangan.
"(Kopdes Merah Putih) boleh, boleh juga (mengelola tambang). Di wilayah pertambangan, di wilayah desanya mereka," ujar Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2026).
Ferry mengatakan koperasi selama ini memiliki ruang untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha.
Bidang usaha yang dapat dijalankan antara lain sektor produksi, distribusi, industri, perkreditan, pembangunan pabrik kelapa sawit, hingga perbankan.
Menurut dia, tidak ada aturan yang melarang koperasi menjalankan usaha di sektor tersebut, termasuk pertambangan.
"Mengelola tambang itu juga bisa dimasuki oleh badan usaha koperasi. Undang-Undang Minerba juga sudah menyebutkan bahwa badan usaha koperasi boleh mengelola tambang dan mineral," kata dia.
Ferry juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan seluruh koperasi dengan Kopdes Merah Putih.
Kementerian Koperasi, kata dia, membina ratusan ribu koperasi yang telah lama beroperasi di berbagai sektor usaha.
"Ini harus jadi pengetahuan bagi masyarakat, termasuk juga netizen, untuk tidak menyamakan setiap kegiatan koperasi itu KDKMP. Kementerian Koperasi juga membina koperasi-koperasi yang sudah eksisting. Jumlah koperasi di Indonesia sudah ratusan ribu," ucapnya.
Ferry menjelaskan, Kopdes Merah Putih dibentuk secara khusus untuk beroperasi di tingkat desa dan kelurahan. Karakteristik tersebut berbeda dengan koperasi yang telah lebih dulu berdiri.
"Kalau Kopdes Merah Putih kan spesifik fokusnya di desa dan kelurahan. Tapi koperasi-koperasi yang sudah ada itu bergerak di berbagai sektor dan sudah eksis sejak puluhan tahun lalu," pungkasnya.
Artikel Terkait

Pilihan Motor Listrik Bekas per Juli 2026, Harga mulai Rp 4,5 Jutaan
Sepeda motor listrik bekas mulai menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin beralih ke kenda2026-09-13
BGN Respons Keheranan Anggota DPR soal WTP 2025: Paling Pas Jawab BPK
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjawab kritik sejumlah anggota DPR perihal opi2026-09-13
Benarkah Biaya Perawatan Motor Listrik Lebih Murah daripada Motor Bensin?
Motor listrik dikenal memiliki biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan motor berbahan bakar b2026-09-13
Harga Sama, Ini Perbandingan Almaz RS Pro Hybrid VS XForce Hybrid
Jantung Mekanis: Kubikasi Besar vs EfisiensiBicara soal dapur pacu, kedua pabrikan memilih pendekata2026-09-13
Jakarta Mulai Tinggalkan Open Dumping, Warga Didorong Pilah Sampah dari Rumah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah cara pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Sistem2026-09-13


Komentar Terbaru